Infodagang.com, JAKARTA - Angin segar berhembus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendambakan hunian layak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara tegas mengusulkan penghapusan syarat pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK—atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking—bagi pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pria yang akrab disapa Ara ini menilai, syarat SLIK OJK seringkali menjadi tembok tebal yang menghalangi rakyat kecil untuk memiliki rumah. Usulan strategis ini bahkan telah ia sampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Memutus "Lingkaran Setan" Kemiskinan Saat melakukan peninjauan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, Ara menyebut aturan perbankan yang kaku justru menjadi beban bagi program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. "Program-program Pak Prabowo yang bagus ini terhambat gara-gara itu (SLIK). Ini kan jadi lingkaran setan. Kita mesti ambil keputusan berani yang pro-rakyat," tegas Ara. Ia optimistis negara mampu memberikan solusi konkret. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menyerah pada regulasi yang menyulitkan, melainkan harus hadir memberikan jalan keluar, termasuk opsi penghapusan catatan utang masa lalu yang membelenggu rakyat. "Negara harus berbuat baik kepada rakyat. Kami optimistis Pak Prabowo bisa menghapuskan hambatan utang SLIK OJK ini," tambahnya. KSP Usulkan Skema Amnesti Dukungan terhadap wacana ini juga datang dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari. Ia memandang perlu adanya klasifikasi dalam melihat data kredit macet masyarakat. Qodari mengusulkan agar pemerintah memilah antara "dosa besar" (utang jumbo) dan "dosa kecil" (utang rakyat). Ia menilai tidak adil jika fasilitas pengampunan (amnesty) atau penghapusan tuntutan (abolisi) hanya dinikmati oleh debitor kelas ...

Infodagang.com, JAKARTA - Sistem peradilan pidana Indonesia bersiap memasuki babak baru. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memastikan bahwa sanksi pidana kerja sosial akan mulai diterapkan secara efektif pada awal tahun depan, seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam keterangannya di Jakarta, Agus menegaskan bahwa regulasi ini akan aktif bersamaan dengan tanggal efektif KUHP nasional. "Tahun depan (pidana kerja sosial) berlaku. Kita tunggu berlakunya KUHP baru secara resmi pada 2 Januari 2026," ujar Agus kepada awak media, Senin (29/12/2025). Gandeng Pemerintah Daerah Guna memuluskan implementasi kebijakan ini, Kementerian Imipas telah melakukan persiapan teknis yang matang di lapangan. Agus mengungkapkan bahwa seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kerja sama ini krusial karena Pemda memegang peranan kunci dalam menyediakan fasilitas dan jenis pekerjaan bagi terpidana. "Hasil koordinasi para Kalapas dan Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah menghasilkan beberapa alternatif tempat serta jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh terpidana nantinya," jelas mantan Kabareskrim Polri tersebut. Dengan skema ini, terpidana tidak akan mendekam di balik jeruji besi, melainkan melakukan pelayanan masyarakat di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemda, seperti fasilitas umum atau institusi sosial. Syarat dan Dasar Hukum Sebagai informasi, pidana kerja sosial merupakan salah satu terobosan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang tertuang dalam Pasal 65 huruf e. Aturan ini disahkan pada 2 Januari 2023 dan memiliki masa transisi tiga tahun hingga berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Namun, tidak semua kejahatan bisa ...