Infodagang.com, PATI – Seiring menjamurnya konten kreator di Bumi Mina Tani, fenomena unggahan yang memicu kegaduhan mulai menjadi sorotan.
Tak jarang, konten yang diproduksi justru membenturkan antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati, hingga Aparat Penegak Hukum (APH).
Namun, benarkah konten kreator memiliki kekebalan hukum layaknya wartawan?
Bukan Pers, Kreator Konten Terikat UU ITE
Banyak masyarakat salah kaprah menganggap bahwa memiliki ribuan pengikut dan mengunggah informasi publik otomatis membuat seseorang menjadi bagian dari pers.
Faktanya, secara legalitas, mayoritas konten kreator di media sosial tidak termasuk dalam kategori pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pers itu harus berbadan hukum resmi dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Jika hanya mengunggah video opini atau informasi di media sosial tanpa verifikasi, mereka adalah warga sipil biasa yang terikat penuh pada UU ITE,” ujar praktisi hukum saat memberikan gambaran terkait etika digital.
Risiko Pidana di Balik Konten Provokasi
Konten yang bersifat mengadu domba atau menyebarkan kebencian (SARA) memiliki risiko hukum yang sangat serius.
Berdasarkan aturan yang berlaku, konten kreator dapat dituntut atas:
1. Pencemaran Nama Baik: Menyerang kehormatan individu atau instansi tanpa bukti valid.
2. Penyebaran Berita Bohong (Hoaks): Memicu keonaran di tengah masyarakat dengan informasi yang tidak terverifikasi.
3. Ujaran Kebencian: Memprovokasi massa untuk membenci kelompok atau institusi tertentu.
Berbeda dengan produk jurnalistik yang penyelesaiannya melalui mekanisme Hak Jawab di Dewan Pers, konten kreator yang melakukan pelanggaran dapat langsung diproses secara pidana oleh Kepolisian melalui laporan pihak yang dirugikan.
Edukasi untuk Masyarakat Pati
Masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam memilah informasi.
Konten yang bersifat provokatif atau “adu domba” seringkali dibuat hanya demi mengejar engagement (klik dan tayangan) tanpa memedulikan kondusivitas daerah.
“Warga Pati harus kritis. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan salah satu pihak tanpa dasar yang jelas. Kebebasan berekspresi ada batasnya, yaitu hak orang lain dan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Dengan memahami batasan hukum ini, diharapkan para kreator di Pati lebih bijak dalam berkarya membangun daerah dengan kritik yang konstruktif, bukan dengan narasi yang memecah belah. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE