Rincian omset bulanan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menjadi sorotan setelah sebuah infografik yang memuat data terbaru beredar.
Berdasarkan olahan data dari Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 Tahun 2025 dan Perbup No. 26 Tahun 2025, total omset bulanan yang diterima mencapai angka fantastis, yakni Rp 75.407.500.
Angka ini merupakan akumulasi dari tiga komponen utama: Gaji dan Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Penerimaan Lainnya.
Tunjangan Komunikasi Dominasi Pemasukan
Dalam komponen Gaji dan Tunjangan Jabatan, yang berjumlah total Rp 21.080.000, terdapat satu pos tunjangan yang nilainya paling mencolok dan jauh melampaui gaji pokok: Tunjangan Komunikasi.
- Gaji Pokok Wakil Ketua DPRD Pati tercatat hanya Rp 1.858.000.
- Namun, Tunjangan Komunikasi mencapai Rp 14.700.000, menjadikannya kontributor terbesar dalam kelompok gaji dan tunjangan jabatan.
- Tunjangan penting lainnya dalam kelompok ini termasuk Tunjangan Jabatan sebesar Rp 2.700.000 dan Tunjangan Reses sebesar Rp 2.500.000.
Tunjangan Perumahan dan Transportasi Angkat Komponen Kesejahteraan
Sementara itu, komponen Tunjangan Kesejahteraan menyumbang pemasukan signifikan, mencapai total Rp 41.312.000. Lonjakan angka di komponen ini didorong oleh dua jenis tunjangan dengan nominal tertinggi:
- Tunjangan Perumahan sebesar Rp 29.000.000.
- Tunjangan Transportasi sebesar Rp 11.960.000.
Tunjangan-tunjangan lain seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan uang jasa pengabdian memiliki nilai yang relatif kecil, dengan jaminan kesehatan sebesar Rp 142.000 dan uang jasa pengabdian Rp 296.000.
Dana Operasional dan Total Omset 5 Tahun
Komponen terakhir, Penerimaan Lainnya, berupa Dana Operasional, menambah pemasukan bulanan sebesar Rp 10.920.000.
Jika semua komponen dijumlahkan, total omset bulanan Wakil Ketua DPRD Pati adalah Rp 75.407.500.
Di samping rincian bulanan, infografik tersebut juga mencantumkan proyeksi Total Omset 5 Tahun menjabat, yang mencapai angka fantastis Rp 4.524.450.000.
Publik berharap transparansi ini menjadi langkah awal untuk mengedukasi masyarakat tentang alokasi anggaran daerah, meskipun besarnya angka-angka tunjangan, terutama tunjangan komunikasi dan perumahan, diprediksi akan menimbulkan perbincangan hangat di tengah masyarakat Pati.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE