YOGYAKARTA – Komitmen tak tergoyahkan Provinsi Jawa Tengah dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas membuahkan apresiasi signifikan. Gubernur Ahmad Luthfi secara istimewa dianugerahi dua penghargaan bergengsi sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Acara penganugerahan tersebut berlangsung meriah di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta pada Selasa (9/12/2025), menandai pengakuan atas dedikasi tanpa henti Jawa Tengah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dua trofi yang diterima Gubernur Luthfi menggarisbawahi cakupan luas inisiatif antikorupsi di Bumi Mataram. Penghargaan pertama menyoroti keberhasilan provinsi tersebut dalam kategori Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi). Ini merupakan validasi atas upaya Jawa Tengah dalam mengaktifkan dan memperkuat barisan agen perubahan yang berdedikasi menyebarkan etika antikorupsi, baik di kalangan masyarakat maupun dalam lingkungan kerja.
Sementara itu, penghargaan kedua diberikan sebagai pengakuan atas inisiatif dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Apresiasi ini mencerminkan komitmen kuat Jawa Tengah terhadap reformasi birokrasi yang sistematis serta implementasi strategi pencegahan korupsi yang efektif di seluruh tingkatan pemerintahan provinsi.
Dalam pidato sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi tidak menyembunyikan rasa syukur dan terima kasihnya atas pengakuan dari lembaga antirasuah tersebut. Beliau menegaskan bahwa kehormatan ini bukanlah pencapaian personal, melainkan buah dari sinergi dan dedikasi kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.
“Apresiasi ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk senantiasa berinovasi dan memperkokoh sistem yang telah terbangun, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Kami meyakini, integritas adalah landasan tak tergantikan dalam setiap bentuk pelayanan publik,” tandas Luthfi, menekankan esensi nilai-nilai kejujuran dalam pemerintahan.
Dari pihak KPK, melalui perwakilannya yang hadir, turut menggarisbawahi vitalnya peran serta dan keteladanan kepala daerah dalam upaya pemberantasan korupsi secara nasional. Mereka menekankan bahwa kepemimpinan yang berintegritas adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan melayani.
Penghargaan ganda ini meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai pionir dan teladan dalam upaya antikorupsi di tingkat provinsi, sekaligus menjadi dorongan bagi daerah lain untuk terus berbenah dan meningkatkan integritas tata kelolanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE