Infodagang.com, PATI – Di tengah hiruk pikuk suara rakyat yang mengeluh soal banjir, ada satu titik sunyi yang luar biasa tenang di gedung DPRD Kabupaten Pati.
Ketenangan itu bersumber dari ruangan Wakil Ketua DPRD Pati, inisial SW.
Saking tenangnya, politisi dari partai berlambang Kabah ini sukses menyabet predikat “Nilai E” dalam hal keterbukaan informasi publik.
Sebuah prestasi yang sulit dikejar: menjadi Dewan Terburuk karena berhasil menjaga kerahasiaan mulutnya dari pertanyaan media dan rakyat.
Spesialisasi “Diam 1.000 Bahasa”
Jika ada olimpiade untuk kategori “Aksi Membisu Terlama,” SW diprediksi akan membawa pulang medali emas.
Saat banjir mengepung daerah pilihannya (dapil), sang wakil rakyat justru menunjukkan kesaktian ilmu silent treatment.
Konfirmasi media hanya dianggap angin lalu, dan keluhan masyarakat dijawab dengan keheningan yang lebih puitis daripada doa di malam hari.
Padahal, sebagai sosok yang duduk di kursi pimpinan, masyarakat berharap ia setidaknya bisa berkata “Sabar,” atau minimal “Nanti saya cek.”
Namun, tampaknya suara SW terlalu mahal untuk didengar secara cuma-cuma oleh rakyat yang memilihnya.
Fasilitas Bintang Lima, Respons Kaki Lima
Mungkin publik perlu maklum. Mengurus tunjangan perumahan yang fantastis dan menikmati transportasi mewah tentu menyita banyak energi.
Sangat masuk akal jika seorang anggota dewan kehabisan kata-kata setelah disibukkan dengan urusan fasilitas negara yang sangat nyaman.
Saking nyamannya, getaran mesin mobil dinas mungkin lebih terdengar jelas daripada suara warga yang rumahnya terendam air.
“Sepertinya beliau sedang menerapkan filosofi ‘Diam adalah Emas’. Masalahnya, gaji dan tunjangannya sudah emas, tapi tanggung jawabnya masih perunggu,” sindir salah satu warga yang masih menunggu jawaban terkait solusi banjir.
Mencoreng Warisan Mbah Moen
Sikap “tutup mulut” ini menjadi ironi besar bagi partai yang mengusung nilai-nilai humanis dan Islami.
Saat almarhum KH Maimun Zubair (Mbah Moen) bersusah payah membangun citra partai yang dekat dengan umat dan penuh sopan santun, SW justru tampil dengan gaya aristokrat yang enggan menyapa jelata.
Alih-alih menjadi representasi partai yang rahmatan lil alamin, sikap sang wakil ketua ini lebih mirip rahmatan lil tunjangan.
Jika keterbukaan informasi publik saja mendapat nilai E, lantas nilai apa yang pantas diberikan untuk etika dan tanggung jawab moral kepada pemilihnya?
Mungkin di periode mendatang, masyarakat perlu menyiapkan pengeras suara yang lebih besar, atau cukup mengirimkan surat cinta lewat aplikasi pemesanan makanan agar sang dewan mau membuka pintu setidaknya untuk mengambil pesanan, jika bukan untuk mendengar keluhan. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE