Infodagang.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga tahun 2025 tetap adaptif dan kredibel.
Klaim ini didukung oleh defisit anggaran yang berhasil dijaga di level rendah, serta tercapainya surplus pada Keseimbangan Primer.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (14/10), Menkeu Purbaya memaparkan bahwa defisit anggaran negara tercatat sebesar Rp371,5 triliun, atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan target outlook tahun penuh yang dipatok sebesar 2,78 persen PDB.
“Ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Purbaya.
Bahkan, APBN juga mencatatkan Surplus Keseimbangan Primer sebesar Rp18 triliun, sebuah indikator penting yang menunjukkan kemampuan negara membayar bunga utang dari pendapatan.
Pendapatan Negara Tertekan Harga Komoditas
Meskipun defisit berhasil ditekan, Menkeu mengakui adanya tantangan dari sisi penerimaan negara.
Total Pendapatan Negara hingga September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, mencapai 65,0 persen dari target outlook.
Capaian nominal ini disebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Tekanan utama bersumber dari melandainya harga komoditas global.
“Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan perpajakan, khususnya PPh Badan dan PPN dalam negeri, sedikit tertahan,” jelasnya.
Kendati demikian, kinerja penerimaan dari sektor manufaktur dan jasa disebut masih mampu memberikan kontribusi yang positif, menahan laju penurunan total pendapatan.
Belanja Negara Fokus pada Prioritas
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari target outlook. Menkeu menekankan bahwa belanja pemerintah diarahkan untuk menjaga efektivitas program-program prioritas.
- Belanja Pusat tumbuh tipis.
- Transfer ke Daerah terealisasi cukup tinggi, mencapai Rp648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu anggaran.
“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal untuk infrastruktur,” pungkas sang Bendahara Negara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga rebound ekonomi sambil mempertahankan kehati-hatian fiskal. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE