Infodagang.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan adalah hak konstitusional setiap warga negara.
Hak tersebut telah dijamin sepenuhnya oleh undang-undang di Indonesia.
Meski demikian, Prasetyo mengimbau agar penggunaan hak berpendapat tersebut dibarengi dengan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi adab ketimuran dalam menyampaikan aspirasi.
“Masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi adab ketimuran agar aspirasi yang disampaikan bersifat membangun dan konstruktif,” ujar Prasetyo Hadi dalam dialog di acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Sabtu (14/02/2026).
Kritik Bukan Caci Maki
Lebih lanjut, Mensesneg mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan sebaiknya tidak berupa caci maki.
Menurutnya, narasi yang penuh kebencian justru berpotensi memicu perpecahan di tengah bangsa yang majemuk.
Pemerintah pada dasarnya sangat terbuka terhadap setiap masukan. Prasetyo menjelaskan bahwa kritik dipandang sebagai elemen penting dalam proses pembangunan nasional demi perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Menjaga Persatuan Nasional
Prasetyo berharap kebebasan berpendapat di Indonesia dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional.
Selama kritik disampaikan melalui cara yang baik dan beretika, pemerintah akan menerima hal tersebut sebagai bahan evaluasi.
“Pemerintah memandang kritik sebagai bagian penting dalam pembangunan, asalkan disampaikan melalui cara yang baik dan beretika,” pungkasnya. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE