Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pesan kuat dari Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, yang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan aturan dan sistem, tetapi membutuhkan kesadaran personal setiap aparatur negara.
Fitroh mengatakan bahwa sebagian besar orang sebenarnya sudah memahami apa itu korupsi, termasuk bentuk-bentuk, risiko, dan hukuman yang mengikutinya. Namun menurutnya, titik paling krusial justru terletak pada kesediaan menjaga kesadaran untuk tidak melakukannya.
“Yang belum kita miliki bukan pengetahuan tentang korupsi, tetapi kesadaran untuk menjauhinya,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Fitroh kemudian memperkenalkan gagasan IDOLA (Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyalitas, dan Amanah) sebagai nilai dasar yang seharusnya dihidupi oleh ASN Kementerian Agama. Integritas menjadi fondasi utama, yakni ketika hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan selaras.
“Integritas itu sederhana, tetapi menentukan arah. Dari sanalah muncul dedikasi, objektivitas tanpa konflik kepentingan, loyalitas pada tujuan negara, dan amanah dalam setiap tanggung jawab,” jelasnya.
Untuk memperkuat penerapan nilai antikorupsi dalam kerja sehari-hari, Fitroh juga memperkenalkan konsep Gatot Kaca Mesra.
Gatot kaca merupakan singkatan dari Gerak Cepat, Totalitas, Komprehensif, Adaptif, Cerdas, dan Adil. Sementara unsur mesra menuntun aparatur untuk selalu melayani dengan empati, sepenuh hati, ramah, dan antusias.
“Jika nilai ini dihidupkan, peluang-peluang koruptif akan tertutup dengan sendirinya,” tambahnya.
Fitroh mengajak seluruh pegawai Kemenag untuk tidak menganggap Hakordia sebagai seremonial tahunan, tetapi sebagai momentum membangun budaya sadar antikorupsi.
“Ayo kita bangun kesadaran bersama, termasuk bagi kami di KPK. Antikorupsi adalah gerakan kolaboratif,” tegasnya.
Peringatan Hakordia 2025 di Itjen Kemenag juga diisi dengan penyerahan penghargaan e-learning gratifikasi kepada beberapa Kanwil Kemenag, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan LPSK, serta peluncuran Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan Online, Governance, Risk and Compliance (GRC), dan E-Audit.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut semakin menguatkan komitmen Kemenag untuk menghadirkan tata kelola yang semakin bersih, modern, dan berintegritas.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE