Infodagang.com, PATI – Di saat neraca keuangan daerah sedang “terengah-engah” menahan beban defisit Rp40 Miliar, sebuah keajaiban fiskal terjadi di gedung parlemen Pati.
Bukan keajaiban pelunasan utang, melainkan akrobat anggaran yang memuluskan kenaikan tunjangan transportasi bagi para wakil rakyat.
Berdasarkan bedah data tim Infodagang terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 65 Tahun 2025 yang diteken pada 31 Desember 2025, ditemukan anomali prioritas belanja daerah.
Di tengah ancaman kewajiban bayar cicilan utang sebesar Rp33 Miliar yang menanti di tahun 2027, “bensin” untuk para legislator justru diguyur semakin deras.
Lonjakan Fantastis di Tengah Krisis
Data menunjukkan kenaikan yang tidak main-main, bahkan nyaris tidak masuk akal jika disandingkan dengan kondisi kas daerah yang sedang ‘demam’.
-
Ketua DPRD: Dari angka moderat Rp11.960.000, tunjangan transportasinya meledak naik menjadi Rp29.000.000. Sebuah kenaikan lebih dari 140% yang barangkali diasumsikan untuk menunjang mobilitas antar galaksi.
-
Wakil Ketua DPRD: Tidak mau kalah, angka Rp11.960.000 didongkrak menjadi Rp17.500.000.
-
Anggota DPRD: Turut menikmati cipratan rezeki, naik dari Rp11.960.000 menjadi Rp14.000.000.
Take Home Pay: Angka yang Membuat Rakyat ‘Melongo’
Dengan skema kenaikan tunjangan transportasi “jumbo” ini, estimasi total pendapatan (gaji + tunjangan) para wakil rakyat di Pati per bulannya menjadi sangat fantastis:
-
Ketua DPRD: Estimasi Rp104 Juta/bulan.
-
Wakil Ketua DPRD: Estimasi Rp81 Juta/bulan.
-
Anggota DPRD: Estimasi Rp58,5 Juta/bulan.
| JABATAN | TARIF LAMA | TARIF BARU (Perbup 65/2025) |
KENAIKAN | % NAIK |
|---|---|---|---|---|
| Ketua DPRD | Rp 11.960.000 | Rp 29.000.000 | + Rp 17.040.000 | 142% |
| Wakil Ketua | Rp 11.960.000 | Rp 17.500.000 | + Rp 5.540.000 | 46% |
| Anggota | Rp 11.960.000 | Rp 14.000.000 | + Rp 2.040.000 | 17% |
| *Sumber: Analisa Tim Infodagang atas Perbup Pati No. 65 Tahun 2025 vs Aturan Sebelumnya. | ||||
Logika Terbalik Kebijakan Publik
Kenaikan ini memicu pertanyaan tajam dari para pengamat kebijakan publik.
Lazimnya, defisit anggaran direspons dengan pengetatan ikat pinggang (austerity).
Namun, Pati tampaknya memilih mazhab ekonomi tersendiri: “Defisit jalan terus, fasilitas pejabat harus makmur.”
Apakah kenaikan tunjangan setara harga mobil bekas tiap bulannya ini akan berbanding lurus dengan kinerja pengawasan?
Ataukah ini hanya akan mempercepat laju APBD Pati menuju jurang fiskal yang lebih dalam di tahun 2026?
Satu hal yang pasti, rakyat Pati kini boleh berharap kinerja dewan secepat kenaikan tunjangan mereka. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE