Lawan Tambang Ilegal, Plt Bupati Pati Gandeng JMPPK Jaga Kendeng
0:00
--:--
Lawan Tambang Ilegal, Plt Bupati Pati Gandeng JMPPK Jaga Kendeng
Eksplorasi INFODAGANG.COM
Infodagang.com / News

Lawan Tambang Ilegal, Plt Bupati Pati Gandeng JMPPK Jaga Kendeng

X
Lawan Tambang Ilegal, Plt Bupati Pati Gandeng JMPPK Jaga Kendeng

Infodagang.com, PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal di kawasan Pegunungan Kendeng.

Hal ini disampaikan usai menerima audiensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Selasa (14/4/2026).

Pertemuan strategis tersebut menjadi wadah bagi warga untuk melaporkan titik-titik pertambangan liar yang selama ini meresahkan masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Plt Bupati yang didampingi jajaran Sekda dan kepala dinas terkait—termasuk DLH dan ESDM Provinsi Jateng berjanji akan segera mengambil langkah konkret.

“Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman dari Sukolilo. Mereka menyampaikan titik-titik tambang ilegal dan langsung kami sikapi. Ke depan, sinergi ini akan diperkuat untuk memastikan aturan ditegakkan,” tegas Risma Ardhi Chandra.

Fokus Rehabilitasi dan Gandeng Investor

Tak hanya sekadar penertiban, Pemkab Pati tengah merancang skema pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Risma mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggandeng investor untuk mendukung program penyediaan bibit tanaman keras.

Fokus utama rehabilitasi ini akan menyasar wilayah Sukolilo dan Tambakromo yang terdampak aktivitas tambang.

“Rehabilitasi harus berjalan seiring dengan penertiban. Kita ingin fungsi ekologis Kendeng pulih demi manfaat jangka panjang masyarakat,” imbuhnya.

Aspirasi JMPPK untuk Kebijakan Berkelanjutan

Di sisi lain, Koordinator JMPPK, Gunretno, menekankan pentingnya pemahaman mendalam dari pemangku kebijakan mengenai kondisi geografis dan sosial di Kendeng.

Menurutnya, dialog seperti ini sangat krusial agar kebijakan yang lahir tidak mencederai kelestarian alam.

“Pemimpin daerah harus memahami persoalan Kendeng secara utuh. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru berdampak buruk bagi ekosistem,” ujar Gunretno.

Melalui audiensi ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah semakin intensif.

Langkah kolaboratif ini menjadi kunci utama dalam menjaga ekosistem Pegunungan Kendeng dari ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi ilegal. (red)

Advertisement

Next Article

Penutupan Pesta Siaga Pati 2026: Chandra Tekankan Bakti Orang Tua

Traktir Jurnalis Kopi
Suka dengan tulisan jurnalis ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan berita berkualitas.
Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar.
×

Dukung Jurnalisme Kami

Pilih nominal dukungan Anda untuk menyemangati tim redaksi kami.

Rp 10k
Rp 25k
Rp 50k
Secure Payment by DOKU

Halo Pembaca!

Iklan membantu kami membiayai jurnalisme berkualitas. Mohon pertimbangkan untuk menonaktifkan Ad-Blocker kamu di situs ini ya. Terima kasih! 🙏

Lanjut Membaca? Kembali ke posisi terakhir Anda.