Rincian omset bulanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menghebohkan publik. Berdasarkan data terbaru dari infografik yang diolah dari Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 Tahun 2025 dan Perbup No. 26 Tahun 2025, Ketua DPRD Pati menerima total omset bulanan yang mencapai angka fantastis: Rp 87.407.500.
Angka ini jauh lebih tinggi dari omset wakil ketua, terutama didorong oleh perbedaan signifikan dalam tunjangan kesejahteraan, dan memperlihatkan betapa besarnya biaya operasional dan tunjangan bagi pejabat legislatif di Pati.
Tunjangan Perumahan Melonjak Tajam
Peningkatan drastis omset Ketua DPRD dibandingkan wakilnya bersumber dari komponen Tunjangan Kesejahteraan. Meskipun elemen lain dalam gaji dan tunjangan jabatan cenderung sama, Tunjangan Perumahan Ketua DPRD jauh lebih besar.
- Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Pati mencapai Rp 41.000.000 per bulan. Angka ini naik signifikan dibandingkan tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua (Rp 29.000.000), menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah Tunjangan Komunikasi.
- Tunjangan Transportasi tetap stabil di angka Rp 11.960.000.
- Total Tunjangan Kesejahteraan yang diterima Ketua DPRD adalah Rp 53.312.000.
Gaji Pokok Kecil, Tunjangan Komunikasi Tetap Rajai Pemasukan Non-Kesejahteraan
Dalam komponen Gaji dan Tunjangan Jabatan, yang totalnya Rp 21.080.000, pos-pos tunjangan operasional mendominasi:
- Tunjangan Komunikasi menjadi yang tertinggi dengan nominal Rp 14.700.000, jauh melampaui Gaji Pokok yang hanya Rp 1.858.000.
- Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Reses masing-masing tercatat Rp 2.700.000 dan Rp 2.500.000.
Proyeksi Omset 5 Tahun Tembus Rp 5 Miliar
Selain pemasukan dari gaji/tunjangan jabatan dan kesejahteraan, Ketua DPRD Pati juga menerima Dana Operasional sebesar Rp 10.920.000 dalam komponen Penerimaan Lainnya.
Dengan akumulasi total bulanan Rp 87.407.500, total omset selama periode lima tahun masa jabatan diproyeksikan mencapai angka fantastis Rp 5.244.450.000 (lima miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Besaran omset ini diperkirakan akan memicu diskusi publik mengenai efektivitas pengawasan anggaran dan urgensi alokasi dana yang masif untuk tunjangan fasilitas, terutama tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE