Infodagang.com, TUBAN – Kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen terancam sia-sia di Kabupaten Tuban.
Sepekan setelah pengumuman resmi, mayoritas petani di wilayah tersebut, khususnya Kecamatan Kerek, dilaporkan masih membeli pupuk dengan harga lama.
Minimnya sosialisasi dari pihak distributor, kios, maupun Penerima Pupuk Titik Serah (PPTS) menjadi biang keladi utamanya.
Penurunan harga yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 per 22 Oktober 2025, tidak sampai ke kantong petani.
Fakta Lapangan: Petani Tidak Tahu Harga Turun
Sejumlah petani mengaku tidak mengetahui adanya perubahan harga. Mereka masih menebus pupuk bersubsidi dengan patokan harga sebelumnya.
“Ga ngerti mas, terakhir nebus ya Rp300.000 untuk 1 paket (1 sak Urea dan 1 sak NPK),” ujar Pomo, seorang petani dari Desa Margomulyo.
Kondisi serupa dialami oleh petani di Desa Tengger, inisial LN, yang mengaku hanya fokus pada ketersediaan barang.
“Ga ngerti mas, yang penting waktunya ‘ngemes’ (menebus) bisa ‘ngemes’,” ungkapnya.
Petani di Dusun Kanoman, Desa Wolutengah (JM), bahkan menegaskan bahwa persoalan harga bukan prioritas utama, yang penting pupuk tersedia.
“Ora roh (tidak tahu) mas, tidak mengurusi harga, yang penting pupuk ada saja sudah senang,” kata JM.
Hal ini diperkuat oleh pengakuan STR, petani Desa Gemulung, yang masih menebus pupuk seharga Rp300.000 per paket di kelompok taninya.
Pengamat: Sudah Bobrok, Kios Senang Petani Tak Paham Harga
Penggiat dan Pengamat pertanian dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB), Kuncoko, menanggapi serius persoalan ini.
Menurutnya, minimnya sosialisasi HET adalah puncak dari masalah yang sudah berakar lama, terutama dugaan penyelewengan di Kecamatan Kerek.
“Saya sudah bilang dari dulu Kecamatan Kerek ini banyak jatah pupuk subsidinya tapi penyelewengan banyak. Ko (mereka) berbicara sosialisasi HET? Mereka malah senang dengan kondisi SDM petani kita,” tegas Kuncoko.
Ia secara terang-terangan menuding adanya kesengajaan dari pihak kios dan distributor.
“Apalagi Kios di Kerek paling senang dengan pernyataan Petani, (pupuk) dibeli berapapun tidak masalah asalkan Pupuk ada,” tambahnya.
Tuntut Pencopotan PPTS dan Distributor
Untuk memutus mata rantai masalah ini, Kuncoko mendesak Pupuk Indonesia (Persero) untuk segera bertindak.
“Pupuk Indonesia harus segera meninjau dan mencopot PPTS lama (Penerima Pupuk Titik Serah) dan mengganti dengan yang baru, sekaligus PUD (Pelaku Usaha Distributor) untuk di wilayah Kerek,” tuntutnya.
Kuncoko juga mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan dugaan keras penyelewengan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerek secara berulang ke instansi terkait.
“Saya sudah laporkan peristiwa demi peristiwa dugaan keras penyelewengan ke Komisi Pengawas Pupuk (KP3), bahkan sudah diadukan ke pengawas Pak Bondan dan Pak Saroyo selaku SM Jatim 3 A. Sekarang, kami tinggal menunggu tindak lanjutnya,” pungkas Kuncoko. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE