Infodagang.com, JAKARTA – Peran vital pemimpin daerah sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia kembali ditegaskan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa kepemimpinan kepala daerah adalah faktor penentu utama keberhasilan program ini.
Pernyataan ini disampaikan Bima Arya usai gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu, 12 November 2025.
Menurut Bima Arya, daerah-daerah yang sukses menekan angka stunting memiliki satu kesamaan: dipimpin oleh kepala daerah yang proaktif, responsif, dan mahir membangun sinergi lintas sektor. Ia menyoroti bahwa kepemimpinan yang ‘lincah’ dalam berkolaborasi—melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kerangka pentaheliks, mulai dari upaya preemtif, preventif, hingga kuratif—adalah resep utama keberhasilan.
“Peran kepala daerah itu kunci. Kalau kita lihat tadi, yang mendapat penghargaan itu adalah kepala daerah yang lincah untuk berkolaborasi. Dari mulai preemtif, preventif, sampai kuratif, menggalang kolaborasi dengan semua stakeholder dalam konteks pentaheliks,” ujar Bima, menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh.
Tak hanya itu, Wamendagri juga menekankan urgensi dukungan penuh kepala daerah terhadap program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya Peraturan Presiden dan perbaikan tata kelola, kepala daerah diharapkan mengawal implementasi MBG secara optimal.
Tujuannya jelas: memastikan program ini berkorelasi positif dan memberikan dampak nyata dalam memperbaiki status gizi masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting.
“Kita terus meminta agar kepala daerah bersama-sama dengan BGN, apalagi sekarang sudah ada Perpresnya, ada perbaikan tata kelola, struktur organisasi tata kelola laksana, agar kepala daerah ini mengawal betul supaya MBG ini bisa juga berkorelasi positif dengan penurunan stunting,” tambahnya.
Kolaborasi Nasional: Kunci Capaian dan Target Ambisius
Melengkapi pandangan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa penanganan stunting adalah sebuah ‘kerja bersama’ yang masif.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi solid dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.
Pratikno mengungkapkan kabar baik: prevalensi stunting di Indonesia telah berhasil ditekan menjadi 19,8% pada tahun 2024, sebuah penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa target ambisius berikutnya adalah menurunkannya jauh lebih rendah lagi.
“Hari ini kita baru saja menyelenggarakan Rakornas dalam rangka penurunan prevalensi stunting. Sebagaimana kita tahu, alhamdulillah pada tahun 2024 ini prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen, turun signifikan dalam 10 tahun terakhir. Tetapi target kita harus turun jauh lebih rendah lagi,” ujar Pratikno.
Capaian ini, menurutnya, mustahil terwujud tanpa sinergi lintas kementerian, dukungan kuat dari Pemerintah Daerah (Pemda), peran strategis organisasi kemasyarakatan, serta dedikasi para relawan Posyandu di setiap desa.
Penghargaan untuk Pemda Berprestasi
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja cemerlang, Wamendagri Bima Arya juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam percepatan penurunan stunting.
Daerah-daerah penerima penghargaan meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Deli Serdang, Kota Palu, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Mojokerto.
Rakornas penting ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh kunci, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE