Infodagang.com, PATI — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan asistensi langsung kepada Pemerintah Kabupaten Pati terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa transisi kepemimpinan.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (12/3/2026).
Hadir dalam forum tersebut Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.
Fokus utama asistensi ini adalah memastikan stabilitas roda pemerintahan dan menjamin pelayanan publik tetap prima selama masa kepemimpinan pelaksana tugas.
Dalam arahannya, tim Kemendagri memberikan pembinaan teknis agar seluruh proses administrasi dan kebijakan daerah tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku.
Hal ini sangat krusial mengingat adanya batasan-batasan tertentu bagi seorang Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.
Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan apresiasinya atas supervisi yang diberikan pemerintah pusat.
“Kami memohon bimbingan dan rekomendasi dari Kemendagri mengenai tata kelola pemerintahan di masa transisi ini, khususnya terkait batasan kewenangan pelaksana tugas bupati agar semua langkah kami sesuai aturan,” ujar Chandra.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembinaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Chandra menekankan bahwa asistensi ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus terjaga. Sinergi ini penting agar setiap program pembangunan tetap efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Selama sesi asistensi, para perangkat daerah mendapatkan penjelasan rinci mengenai fungsi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
Dengan adanya pendampingan ini, Pemkab Pati optimis tata kelola pemerintahan akan semakin akuntabel dan terhindar dari kendala administratif yang menghambat pembangunan.
Melalui pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat, Kabupaten Pati berkomitmen untuk tetap menjadi daerah yang stabil secara politik dan administratif hingga terpilihnya kepemimpinan definitif mendatang. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE