Infodagang.com, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Pati menggelar Evaluasi Transaksi Non Tunai pada Layanan Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat 3 BPKAD Kabupaten Pati ini merupakan langkah konkret implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Perbup Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem Online Retribusi Daerah.
Penguatan Sistem Online dan SIMONCER
Rapat evaluasi dipimpin oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati, Andi Nurwanto, S.Sos., MM, mewakili Kepala BPKAD.
Forum ini menghadirkan perwakilan Bank Jateng, perangkat daerah pengelola pajak, bendahara penerimaan, hingga operator aplikasi SIMONCER.
Fokus utama pertemuan ini adalah membedah capaian transaksi non tunai serta mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang terjadi di lapangan.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh sistem penerimaan daerah berjalan optimal, tertib, dan akuntabel. Kami ingin memastikan digitalisasi ini benar-benar memudahkan masyarakat,” ujar Andi Nurwanto.
Menuju Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Dalam diskusi tersebut, para pengelola pajak dan retribusi didorong untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi agar ditemukan solusi bersama. Beberapa poin penting yang menjadi pembahasan meliputi:
-
Integrasi Sistem: Sinkronisasi antara aplikasi SIMONCER dengan database perbankan.
-
Transparansi: Meminimalkan risiko kebocoran PAD melalui sistem pembayaran digital.
-
Kualitas Layanan: Mempercepat proses administrasi bagi wajib pajak dan wajib retribusi.
Komitmen Digitalisasi Pemkab Pati
BPKAD berharap melalui sinergi yang kuat antara perangkat daerah dan mitra perbankan, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati akan semakin meningkat.
Digitalisasi layanan keuangan bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap teknologi.
Dengan sistem non tunai yang semakin solid, Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE