Infodagang.com, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, bersama aparat keamanan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan wilayah kembali kondusif pasca-serangkaian insiden demonstrasi, termasuk unjuk rasa yang sempat berujung ricuh di Kantor Bupati.
Strategi ini bertumpu pada tiga pilar utama: peninjauan ulang kebijakan, penguatan dialog publik, dan penindakan tegas terhadap provokator.
1. Respons Cepat: Pembatalan Kebijakan dan Kajian Ulang
Pemicu utama gejolak sosial, yaitu kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen, telah resmi dibatalkan oleh Bupati Sudewo.
Pembatalan ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap protes masyarakat dan langkah awal meredam eskalasi konflik.
“Kami menarik kebijakan kenaikan PBB karena masukan dan aspirasi masyarakat. Ini adalah pelajaran untuk tidak terulang kembali,” ujar perwakilan Pemkab Pati dalam keterangan resminya.
Gubernur Jawa Tengah juga telah menurunkan tim dari Biro Kesra dan instansi terkait untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat.
Selain itu, Pemprov memastikan Pemkab Pati akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian komprehensif agar setiap kebijakan daerah ke depan tidak membebani masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah.
2. Penindakan Hukum dan Pemulihan Keamanan
Untuk menjaga ketertiban, aparat kepolisian, melalui Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati, menerapkan tindakan tegas dan terukur terhadap aksi anarkis.
Pasca-ricuh, sebanyak 11 orang terduga provokator yang memicu kekerasan dalam aksi damai berhasil diamankan dan menjalani proses hukum.
“Situasi di Kantor Bupati dan Alun-alun Pati mulai pulih. Patroli terus dilakukan guna memastikan keamanan wilayah. Kami mengamankan sejumlah pihak yang diduga menjadi provokator aksi anarkis,” jelas Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto.
Langkah ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjamin bahwa perbedaan pendapat harus disalurkan melalui jalur yang damai dan konstitusional, bukan anarkisme.
3. Penguatan Sinergi Lintas Sektoral dan Tokoh Masyarakat
Pilar terakhir adalah memprioritaskan dialog. Tim dari Pemprov Jateng dan Pemkab Pati aktif berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Upaya ini krusial untuk mencegah meluasnya isu yang memecah belah dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain merespons konflik PBB, Pemkab Pati juga terus memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi konflik sosial menjelang Pemilu dan menghadapi isu-isu agraria yang berlarut di beberapa wilayah.
Dengan kombinasi peninjauan kebijakan yang pro-rakyat, penegakan hukum yang tegas, dan intensifikasi dialog, seluruh pihak berharap stabilitas di “Bumi Mina Tani” dapat terjaga secara permanen, memungkinkan masyarakat kembali fokus pada aktivitas produktif. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE