Infodagang.com, PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah melalui kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi.
Langkah strategis ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati yang berlangsung di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan optimal dan akuntabel di tengah berbagai dinamika yang ada.
Fokus Evaluasi dan Penanganan Strategis
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menegaskan bahwa perubahan jabatan atau dinamika birokrasi tidak boleh menjadi penghambat layanan kepada masyarakat.
“Dinamika dalam pemerintahan adalah hal lumrah, namun pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. Kita pastikan semua berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Iwanuddin.
Selain tata kelola birokrasi, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda krusial bagi warga Pati, antara lain:
1. Penanganan Dampak Bencana: Evaluasi pemulihan pasca-banjir dan longsor yang terjadi sejak awal tahun.
2. Kesiapan Lebaran: Pemantauan kesiapan layanan publik menjelang Hari Raya Idul Fitri.
3. Layanan Kesehatan: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit daerah (RSUD).
4. Pemerintahan Desa: Evaluasi tata kelola administrasi dan keuangan di tingkat desa.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Pati
Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyambut positif kehadiran tim asistensi dari Pemprov Jateng.
Menurutnya, evaluasi ini merupakan momentum bagi jajaran perangkat daerah untuk melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan.
“Kami memandang kegiatan ini lebih dari sekadar pengawasan. Ini adalah sarana pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Risma.
Melalui forum dialogis ini, jajaran Pemkab Pati juga berkesempatan menyampaikan tantangan lapangan serta perkembangan program kerja guna mendapatkan arahan langsung dari pemerintah provinsi.
Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan warga. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE