Infodagang.com, PATI — Konstelasi kebijakan fiskal di Kabupaten Pati kembali memanas.
Setelah sebelumnya sukses menumbangkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), manuver Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kini membidik target baru: penghapusan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gerakan akar rumput ini menjadi sinyal peringatan keras bagi otoritas daerah.
Pengamat Kebijakan Publik RI, Slamet Widodo atau yang akrab disapa Om Bob, menyoroti tajam pergerakan sistematis AMPB yang telah bergulir sejak 13 Agustus tahun lalu.
Menurutnya, eskalasi tuntutan ini adalah ujung dari kelelahan ekonomi masyarakat yang harus segera direspons oleh pemangku kebijakan.
“Melihat rekam jejak gerakan AMPB dari Agustus tahun lalu hingga saat ini, setelah pajak PBB-P2 berhasil dibatalkan, sekarang giliran pajak UMKM yang dipermasalahkan. Menurut saya, PLT Bupati Pati, Pak Chandra, harus tunduk pada apa yang menjadi kehendak dan aspirasi dari teman-teman AMPB,” urai Om Bob saat dimintai keterangan, Selasa (26/5/2026).
Desakan ini bukan sekadar riak kecil, melainkan ujian nyali bagi PLT Bupati Chandra.
Momentum transisi ini dinilai sebagai waktu pembuktian apakah pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kelas pekerja dan pengusaha kecil.
Tidak tanggung-tanggung, dari kacamata investigasi kebijakan, Om Bob bahkan mendorong adanya efek domino penghapusan pajak daerah untuk meringankan beban rakyat secara masif.
Ia memetakan dua target urgensi fiskal yang harus dieksekusi:
Pajak UMKM & PBB: Wajib dibatalkan secara permanen demi resusitasi (pemulihan) ekonomi masyarakat pasca-krisis.
Pajak Kendaraan Bermotor: Diwacanakan untuk dikaji ulang dan, jika memungkinkan, turut dihapus khusus untuk warga ber-KTP Kabupaten Pati.
“Nah, itu baru namanya pemerintah yang jos! Pemerintah yang betul-betul memikirkan rakyatnya dan sejalan dengan aspirasi AMPB. Saya tekankan sekali lagi, PLT Chandra harus berani mengambil keputusan radikal membatalkan pajak UMKM tersebut,” tantangnya.
Tekanan tidak hanya diarahkan ke kursi eksekutif.
Di akhir pernyataannya, Om Bob menyeret jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Pati ke dalam pusaran konflik kebijakan ini.
Ia mendesak agar Muspida tidak hanya menjadi penonton di pinggir lapangan, melainkan turun gelanggang memberikan back-up penuh terhadap tuntutan pembatalan pajak ini.
Menurutnya, diamnya elit daerah di tengah gejolak AMPB adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi warga Pati.
Keputusan kini berada di tangan PLT Bupati dan jajaran Muspida: merangkul tuntutan populis demi keselamatan ekonomi warga, atau bersikeras mempertahankan instrumen pajak yang berisiko memicu gelombang protes yang lebih besar. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE