Infodagang.com, PATI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperketat pengawasan anggaran desa.
Komitmen ini ditegaskan oleh Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Pati, Donny Susanto, usai resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Reda Manthovani.
Prosesi pelantikan Pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati ini digelar di Gedung Wanita Karanganyar pada Jumat (29/5/2026).
Acara ini berlangsung serentak bersama pengurus DPD Jawa Tengah dan DPC Kabupaten/Kota se-Jateng, serta dihadiri oleh jajaran kepala daerah dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah.
Pascapelantikan, Donny Susanto mengajak seluruh anggota BPD di Kabupaten Pati untuk merapatkan barisan guna memaksimalkan fungsi pengawasan di tingkat desa.
“Setelah lembaga BPD bisa bersinergi dengan Kejaksaan, kami mengajak seluruh anggota BPD, khususnya di Kabupaten Pati, untuk lebih semangat menjalankan fungsinya. Semoga ini menjadi support dalam menjalankan tupoksi demi Pati yang lebih maju,” ujar Donny.
Program Jaga Desa Fokus pada Makan Bergizi Gratis
Dalam amanatnya, Jamintel Kejagung RI, Reda Manthovani, menegaskan bahwa kolaborasi dengan ABPEDNAS merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa dan menyukseskan program strategis nasional.
Kejaksaan saat ini tengah menggalakkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini difokuskan untuk mengawal dua agenda besar pemerintah, yaitu:
– Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Jaga Indonesia Pintar
”Ke depan, program Jaga Desa ini juga akan merambah ke pengawasan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” tambah Reda Manthovani di hadapan ribuan perwakilan BPD se-Jateng.
Irisan Tugas BPD dan Kejaksaan dalam Cegah Korupsi
Reda menambahkan bahwa BPD memiliki posisi yang sangat krusial sebagai mitra Kejaksaan.
Fungsi pengawasan yang melekat pada BPD dinilai memiliki kesamaan visi dengan Kejaksaan dalam mendeteksi dini potensi penyelewengan dana desa.
“Fungsi pengawasan BPD memiliki irisan kuat dengan tugas Kejaksaan dalam pencegahan penyimpangan anggaran. Kami berharap, sinergi antara BPD dan Kejaksaan ini bisa meningkatkan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi secara responsif,” pungkasnya. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE