Infodagang.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyambut baik inisiatif rekonsiliasi yang digagas oleh Gabungan Aktivis Kabupaten Pati.
Langkah ini dinilai positif untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah bergulirnya proses hukum yang melibatkan sejumlah rekan aktivis, seperti Botok dan Teguh, yang saat ini tengah ditangani oleh Polda Jawa Tengah.
Dalam pertemuan audiensi yang digelar Rabu (19/11), Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menegaskan dukungannya terhadap upaya perdamaian tersebut, namun tetap menekankan pentingnya menghormati supremasi hukum.
“Kami DPRD Kabupaten Pati menyambut baik apa yang menjadi gagasan teman-teman Gabungan Aktivis, yaitu rekonsiliasi. Tentunya rekonsiliasi ini harus ada kesepakatan akurat untuk menuju perdamaian demi perbaikan bersama,” ujar Ali Badrudin usai audiensi.
Meski mendukung penuh semangat kebersamaan, DPRD Pati memberikan catatan tebal bahwa dukungan tersebut tidak bersifat intervensi terhadap kasus hukum yang sedang berjalan.
“Kami mendukung sepenuhnya terjadinya rekonsiliasi itu. Tapi kami tidak bisa intervensi terkait hukum, karena itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sepanjang upaya perdamaian tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami 50 anggota DPRD Pati sepakat dan mendukung,” tegasnya.
Pihaknya juga berpesan agar momentum ini digunakan untuk membangun kekompakan dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.
“Kalau sudah berproses ke hukum, ya kita ikuti prosesnya. Jika ingin rekonsiliasi, sampaikan dengan baik-baik,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran publik bahwa rekonsiliasi akan menyurutkan kritik terhadap pemerintah daerah, DPRD Pati memberikan jaminan.
Pihaknya menegaskan bahwa perdamaian antar elemen masyarakat tidak berarti melarang penyampaian pendapat.
“Rekonsiliasi itu perdamaian, bukan berarti melarang kritik ke pemerintahan. Tidak. Kalau kritiknya membangun, itu baik. Asal tidak provokasi dan memecah persatuan,” jelasnya.
Menutup keterangannya, DPRD Pati menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Gabungan Aktivis, termasuk rencana berkoordinasi dengan Bupati Pati.
“Biarlah teman-teman Gabungan Aktivis berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pak Bupati dan pihak lainnya. Kami di DPRD sifatnya mendukung apa yang diperlukan. Kita lihat sejauh mana keberhasilan rekonsiliasi ini diletakkan,” pungkasnya. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE