Infodagang.com, PATI — Langkah Bupati Pati, Sudewo, untuk merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Bumi Mina Tani menghadapi jalan terjal.
Di tengah ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap perbaikan layanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati justru dihadapkan pada kenyataan pahit kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan defisit, serta bayang-bayang kewajiban pembayaran utang yang signifikan.
Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, tantangan terbesar bagi pemerintahan Sudewo akan memuncak pada tahun anggaran 2027.
Pemkab Pati tercatat memiliki kewajiban pembayaran cicilan utang daerah yang nilainya mencapai angka fantastis, yakni Rp33 miliar.
Beban ini menjadi “lampu kuning” bagi ruang fiskal daerah yang saat ini pun dinilai belum sepenuhnya sehat.
Dilema Pembangunan dan Penghematan
Kondisi ini menempatkan Sudewo pada posisi dilematis. Di satu sisi, ia harus memenuhi janji politik untuk membenahi infrastruktur terutama jalan rusak yang kerap dikeluhkan warga serta menstimulasi UMKM dan pertanian.
Di sisi lain, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut adanya pengetatan ikat pinggang atau austerity policy demi menjaga cash flow daerah tetap stabil.
“Ini bukan tugas yang ringan. Memimpin di tengah kondisi surplus itu mudah, tetapi memimpin di tengah himpitan defisit dan kewajiban utang membutuhkan strategi extraordinary,” ungkap salah satu pengamat kebijakan publik di Pati yang enggan disebutkan namanya.
Strategi Skala Prioritas
Menghadapi ancaman beban Rp33 miliar di tahun 2027, Sudewo diprediksi tidak memiliki banyak pilihan selain menerapkan skala prioritas yang ketat.
Program-program yang bersifat seremonial atau tidak berdampak langsung pada ekonomi kerakyatan kemungkinan besar akan dipangkas.
Fokus anggaran dipastikan akan diarahkan pada sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi menjadi harga mati untuk menutup celah defisit (fiscbal gap) agar tidak semakin melebar menjelang jatuh tempo pembayaran utang.
Mencari “Suntikan” Dana Pusat
Menyadari keterbatasan APBD, Sudewo tampaknya harus bekerja lebih keras melakukan lobi ke pemerintah pusat maupun provinsi.
Ketergantungan pada Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi krusial.
Tanpa adanya suntikan dana dari luar APBD murni, target pembangunan fisik yang masif dikhawatirkan akan stagnan karena tersedot untuk membayar kewajiban utang tersebut.
Masyarakat Pati kini menanti “tangan dingin” Sudewo untuk memanipulasi keterbatasan anggaran ini menjadi karya nyata, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan tidak harus berhenti meski dihantui beban fiskal yang berat. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE