Infodagang.com, JAKARTA – Isu akses permodalan bagi masyarakat akar rumput kembali memanas. Organisasi KDKMP secara resmi menyuarakan tuntutan keras terkait keadilan finansial, menyoroti dua hambatan utama yang dinilai mencekik ekonomi rakyat kecil: sistem pencatatan riwayat kredit (SLIK OJK) dan tingginya suku bunga kredit.
Dalam pernyataan sikapnya, KDKMP mendesak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera mengambil langkah konkret.
Bank pelat merah diminta tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi kembali pada khitah sebagai agen pembangunan yang mendukung inisiatif ekonomi kolektif di pedesaan.
Benang Kusut SLIK OJK dan Bunga Tinggi
KDKMP menilai sistem SLIK OJK (dulu dikenal sebagai BI Checking) saat ini sering kali menjadi “vonis mati” bagi usaha mikro di desa.
Banyak pelaku usaha yang memiliki riwayat kredit macet karena kondisi darurat (force majeure) atau nominal kecil, namun serta-merta masuk daftar hitam (blacklist) perbankan.
“Masyarakat desa butuh modal untuk bangkit, tapi mereka terhalang tembok tebal bernama SLIK OJK. Ketika akses ke bank tertutup karena masalah administratif masa lalu, mereka akhirnya lari ke rentenir. Ini lingkaran setan,” ujar perwakilan KDKMP dalam keterangan resminya.
Selain itu, skema bunga kredit yang ditawarkan kepada rakyat kecil dinilai masih belum mencerminkan asas keadilan.
Beban bunga yang tinggi membuat margin keuntungan petani dan pengusaha mikro tergerus habis, hanya untuk membayar cicilan bank.
Desakan untuk Himbara
Sebagai representasi negara, Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN) didesak untuk lebih progresif.
KDKMP meminta adanya relaksasi aturan atau skema khusus pemutihan (amnesti) catatan SLIK bagi pelaku UMKM yang berkomitmen melunasi kewajiban lewat skema baru yang lebih manusiawi.
“Himbara jangan kaku seperti bank swasta murni. Harus ada afirmasi kebijakan. Jika rakyat kecil dipersulit, kepada siapa lagi mereka berharap?” tegas pernyataan tersebut.
Solusi: Ekonomi Kolektif Desa
Lebih jauh, KDKMP menawarkan solusi jangka panjang berupa dukungan terhadap Ekonomi Kolektif Desa.
Model ini mengusulkan agar penyaluran kredit tidak hanya berbasis individu yang rentan, melainkan melalui kelompok usaha, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dengan pendekatan kolektif, risiko kredit macet dapat ditanggung bersama (tanggung renteng) dan pengelolaan dana menjadi lebih terarah.
KDKMP meyakini jika Himbara memprioritaskan pembiayaan pada klaster ekonomi desa ini, dampaknya akan masif:
-
Kemandirian Desa: Mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir.
-
Efisiensi: Bank lebih mudah memonitor satu kelompok usaha dibanding ribuan debitur perorangan.
-
Pertumbuhan Riil: Dana kredit dipastikan berputar di sektor produktif desa.
KDKMP menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kebijakan nyata dari regulator dan perbankan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE