Infodagang.com, PATI – Baru melewati garis start tahun anggaran 2026, kondisi finansial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menunjukkan sinyal merah.
Data terbaru Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu per 27 Februari 2026 mengungkap jurang lebar antara pemasukan dan pengeluaran daerah yang mencapai Rp133,91 miliar.
Bedah Angka: Belanja Jomplang, Pendapatan Minim
Realisasi APBD Pati di awal tahun ini memicu label “Anomali Khusus”.
Secara teknis, berikut adalah rincian arus kas yang menjadi sorotan:
– Total Pendapatan: Rp9,35 Miliar (Hanya bersumber dari Pajak & Retribusi).
- Total Belanja: Rp143,26 Miliar.
- Pos Terbesar: Belanja Pegawai mendominasi dengan angka fantastis Rp125,17 Miliar.
Artinya, hampir 87% anggaran yang keluar dalam dua bulan pertama habis hanya untuk membayar gaji dan tunjangan, sementara sektor pembangunan (Barang & Jasa) hanya mendapat porsi sisanya.
Ketergantungan Akut pada PAD
Investigasi menunjukkan bahwa Pemkab Pati saat ini “napasnya” hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) konvensional.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai status penggunaan dua instrumen cadangan:
– Pinjaman Daerah: Rp90 Miliar.
– SiLPA (Sisa Anggaran 2025): Rp58 Miliar.
Jika kedua dana ini belum dicairkan atau salah kelola, Pati terancam gagal bayar terhadap program-program strategis di kuartal berikutnya.
Warisan Defisit dan Beban Masa Depan
Kondisi ini memperparah luka lama. Pada tahun 2025, Pati sudah mencatatkan defisit sebesar Rp40 Miliar.
Kondisi fiskal yang kian terjepit ini diperparah dengan kewajiban cicilan utang sebesar Rp30 Miliar yang akan mulai jatuh tempo pada tahun 2027.
Analisis Pakar: “Ujian Berat untuk Tim Fiskal”
Pakar Perencana Keuangan, Mukarrom, QWP, menegaskan bahwa Pemkab Pati harus melakukan langkah radikal untuk menggenjot PAD.
“Pemerintah tidak bisa lagi santai. Jangan sampai defisit tahun ini lebih dalam dari Rp40 miliar tahun lalu. Fokusnya harus optimalisasi pajak dan retribusi secara agresif,” ujar Mukarrom.
Ia juga menyoroti sosok pemimpin daerah saat ini, Pak Chandra, yang memiliki latar belakang korporasi kuat.
Sebagai tokoh yang sukses membawa perusahaan cold storage melantai di Bursa Saham (IPO), publik menaruh ekspektasi besar pada kemampuan manajerialnya.
”Pak Chandra seharusnya paham cara menangani fiskal. Rekam jejaknya di dunia profesional harusnya bisa diimplementasikan untuk menyehatkan neraca keuangan daerah,” tambahnya.
Kesimpulan Sementara: Tanpa intervensi kebijakan yang tepat dalam 3 bulan ke depan, Kabupaten Pati berisiko mengalami kelumpuhan anggaran yang berdampak pada pelayanan publik. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE