Infodagang.com, REMBANG – Isu sengketa lahan di Desa Ngotet, Kabupaten Rembang yang belakangan dikaitkan dengan nama institusi PDI Perjuangan memasuki babak baru.
Pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang mengonfirmasi bahwa perkara tersebut saat ini telah bergulir di ranah pengadilan.
Konfirmasi ini didapat dari respons Ketua DPC PDIP Kabupaten Rembang, Ridwan, saat redaksi memberikan ruang hak jawab terkait isu yang beredar di masyarakat.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi mendetail atau bantahan terhadap substansi perkara, Ridwan justru memberikan sentilan terhadap gaya pemberitaan media.
Melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (23/5/2026), Ridwan menilai redaksi masih kurang berani dalam menyusun narasi.
“Kosa kata yang njenengan (Anda) gunakan di media ini masih terlalu hati-hati,” tulisnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika redaksi berupaya mengonfirmasi isu sengketa tanah warga di Desa Ngotet, demi menyajikan berita yang berimbang (cover both sides) sesuai asas kode etik jurnalistik.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa dirinya tidak perlu memberikan banyak tanggapan karena kasus tersebut sudah berproses secara hukum.
Ia pun mempertanyakan ingatan redaksi terhadap status hukum kasus tersebut.
“Perkara sudah disidangkan mas, apa njenengan lupa?” tegasnya mengakhiri percakapan.
Pernyataan resmi dari pucuk pimpinan partai di Rembang ini menjadi penegas bahwa konflik agraria di Desa Ngotet bukanlah sekadar desas-desus.
Status perkara yang telah masuk ke meja hijau menandakan adanya sengketa resmi yang kini berada di bawah kewenangan majelis hakim.
Sebagai pilar keempat demokrasi, redaksi mencatat pernyataan ini sebagai sinyal penting keterbukaan informasi.
Fokus penelusuran kini bergeser dari sekadar klaim di lapangan menuju dokumen resmi persidangan.
Publik Rembang kini menanti fakta hukum yang akan terungkap di pengadilan untuk menjawab secara gamblang siapa yang sebenarnya memiliki alas hak yang sah atas tanah di Desa Ngotet. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE