BOJONEGORO – Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali memanas di Bojonegoro.
Antrean kendaraan sepanjang ratusan meter, mulai dari truk, mobil pribadi, hingga angkutan umum, terjadi di jalur lintas provinsi Bojonegoro–Surabaya, khususnya di depan SPBU Kalianyar, Kecamatan Kapas.
Kondisi ini menjadi cerminan nyata semakin sulitnya mendapatkan pasokan Biosolar yang berakibat fatal pada mobilitas dan ekonomi warga.
Kontras Data dan Realita: Kuota Nasional Cukup, Stok Lokal Kosong
Fenomena kelangkaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Secara nasional, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota Biosolar untuk tahun 2025 sebesar 17,3 juta kiloliter (kL) melalui Surat Keputusan Nomor 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024.
Artinya, tidak ada pengurangan kuota. Namun, di lapangan, sejumlah SPBU di Bojonegoro justru mengalami kekosongan stok yang berulang.
Minimnya transparansi data dan lemahnya pengawasan memicu kecurigaan publik. Kelangkaan ini dinilai bukan murni masalah distribusi, melainkan dugaan kuat adanya penyelewengan BBM bersubsidi oleh oknum di tingkat SPBU dan transporter.
Sorotan Pengamat: ‘Permainan Lama’ dan Tuntutan Penegakan Hukum
Wibowo, seorang pengamat energi, menyebut persoalan ini sebagai pola sistematis yang sudah berlangsung lama.
“Stok subsidi sering ditahan lalu dijual diam-diam kepada industri dengan harga non-subsidi. Ini permainan lama, dan terus dibiarkan,” ujarnya, Jumat (31/10).
Ia mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pengawasan migas segera bertindak tegas.
“APH jangan hanya gagah saat sidak untuk bahan pemberitaan. Kita butuh penegakan hukum nyata. Jika terbukti SPBU menyelewengkan, cabut izinnya dan proses pidana,” tegas Wibowo.
Digitalisasi Mandul: Manipulasi Data dan Tuntutan Audit
Kelemahan sistem juga disoroti warga yang menjadi korban. Galih, warga Sukosewu yang ikut mengantre, menilai akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan sistem digitalisasi BBM.
Sistem yang seharusnya mampu melacak pergerakan bahan bakar dari depot hingga SPBU ini, diduga dimanipulasi.
“Digitalisasi belum efektif. Diduga banyak SPBU yang memanipulasi data. Sistem ini harus diaudit, dan perusahaan pengawasan distribusi juga ikut bertanggung jawab,” kata Galih.
Ia menambahkan, celah permainan akan selalu ada selama data distribusi tidak dibuka ke publik.
“Data real-time distribusi BBM harus dibuka. Kalau terus gelap, mafia solar tetap hidup,” tegasnya.
Desakan Publik: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Mafia
Antrean panjang yang terus berulang dinilai sebagai simbol ketidakberdayaan negara dalam menghadapi mafia energi.
Kebijakan yang cenderung reaktif—hanya bergerak setelah viral di media—dinilai tidak akan pernah menyelesaikan masalah.
Warga mendesak BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan aparat hukum segera turun tangan membersihkan praktik penyelewengan BBM bersubsidi di Bojonegoro dan sekitarnya.
“Kalau negara terus kalah oleh mafia solar, rakyat kecil yang antre berjam-jam inilah yang jadi korban,” tutup Galih dengan nada kecewa. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE