Infodagang.com, BLORA – Petani tebu di Kabupaten Blora kini di ambang kebangkrutan setelah PT GMM Bulog, selaku pengelola Pabrik Gula (PG) GMM, secara sepihak menghentikan proses giling tebu tahun 2025.
Keputusan mendadak ini membuat lebih dari 1.500 hektare tebu petani terancam tidak tertebang.
Menyikapi krisis ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Blora menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Blora, Kamis (16/10/2025), yang dihadiri oleh Dinas Pangan, Perhutani, dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
Giling Dihentikan Sepihak, Petani Rugi Besar
Ketua Kadin Blora, Siswanto, S.Pd., M.H., yang juga Wakil Ketua DPRD Blora, mengaku terketuk melihat penderitaan petani akibat kebijakan PT GMM Bulog.
Ia menegaskan perlunya mencari solusi konkret, bahkan siap mendorong reformasi total jika manajemen PT GMM Bulog dianggap tidak profesional.
“Nasib petani tebu harus diperjuangkan. Jika manajemen PT GMM Bulog kurang profesional, harus direformasi dan diserahkan kepada pihak yang menjamin kesejahteraan petani,” tegas Siswanto. Untuk mencari solusi, Kadin menghadirkan pengusaha agribisnis dan Wakil Dewan Pertimbangan Kadin Pusat, Pahlevi Pangerang, yang dinilai memiliki kepedulian terhadap wong cilik.
Perwakilan APTRI Blora, Sunoto dan Anton Sudibdyo, menumpahkan semua keluhan mereka.
Sunoto membeberkan bahwa PT GMM Bulog tidak memberikan kontribusi pembinaan maupun sarana produksi, kondisi yang diperparah dengan seringnya kerusakan mesin pabrik, harga beli tebu yang rendah, dan penghentian giling yang tiba-tiba.
Harga Anjlok dan Ancaman Demo
Setelah pabrik berhenti beroperasi, PT GMM Bulog menunjuk petani penyangga untuk membeli tebu petani lain.
Strategi ini justru merugikan. Harga beli tebu yang sebelumnya Rp78/kg anjlok menjadi Rp71/kg, dan kini bahkan hanya dihargai Rp65/kg.
“Petani merugi Rp13/kg. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” ujar Sunoto. Lebih parah, Anton Sudibdyo menyebut kondisi ini layaknya petani tebu dijajah oleh “kolonial” baru yang membuat nasib mereka terpuruk.
Akibat kekecewaan tersebut, APTRI mengumumkan rencana aksi protes. Sekitar 500 petani tebu akan geruduk Kantor DPRD Blora minggu depan dengan membawa truk tronton bermuatan tebu sebagai bentuk protes keras terhadap carut-marut manajemen PT GMM Bulog.
Harapan pada Investasi dan Solusi Baru
Para petani dan Kadin Blora berharap pengelolaan PG GMM diserahkan kepada pihak yang profesional dan peduli, mengingat kondisi saat ini dinilai telah merosot drastis dibandingkan saat dikelola Direksi sebelumnya.
Menanggapi carut-marut ini, Pahlevi Pangerang menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengatasi persoalan tebu di Blora.
Sementara itu, Dinas Pangan Blora melalui Ngaliman menjanjikan fasilitasi penyelesaian tebu yang belum tertebang, dan Perhutani KPH Blora menyatakan kesiapan lahan potensial seluas 2.000 hektare untuk pengembangan tebu.
/Tim Redaksi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE