Infodagang.com, PATI – Proyek normalisasi jalan dan saluran air di sisi selatan kali (kidul kali) Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, menuai sorotan tajam.
Proyek yang dibiayai Dana Desa (DD) melalui skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ini diduga kuat mengalami mark-up anggaran hingga puluhan juta rupiah.
Dugaan penyelewengan mencuat setelah terungkap adanya selisih signifikan antara alokasi anggaran dan nilai yang diterima pelaksana.
Berdasarkan laporan yang tercantum dalam platform JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi), proyek tersebut ditetapkan menelan biaya sebesar Rp30 juta.
Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya disparitas mencolok.
Salah satu pemborong yang mengerjakan proyek itu mengaku hanya menerima Rp14 juta dari pihak desa untuk realisasi pekerjaan tersebut.
Artinya, terdapat selisih anggaran sebesar Rp16 juta dari total pagu proyek.
“Dalam pengerjaan proyek itu, saya hanya diberi Rp14 juta. Bahkan saya masih nombok sekitar Rp2 juta karena bahan dan upah pekerja tidak cukup,” ungkap pemborong tersebut, yang enggan disebut namanya, saat ditemui tim investigasi Infodagang.com, pada Sabtu (11/10/2025).
Lebih lanjut, pemborong tersebut menyebutkan bahwa dana minim itu diberikan langsung oleh seorang perangkat Desa Guwo berinisial W.
“Yang ngasih uang itu Pak W. Saya sempat minta Rp20 juta, tapi dijawab, ‘sudahlah mas, Rp14 juta saja,” tegasnya.
Dugaan penyimpangan anggaran ini diperkuat oleh keluhan warga mengenai kualitas pekerjaan.
Masyarakat setempat menilai hasil normalisasi tersebut buruk dan tidak bertahan lama.
“Baru dua bulan selesai sudah rusak. Lubang ditutup pakai papan kayu. Padahal baru dikerjakan pertengahan Agustus 2025,” keluh salah satu warga setempat, menandakan proyek tersebut sudah rusak tidak lama setelah rampung.
Saat dikonfirmasi awak media, perangkat desa berinisial W membantah mengetahui detail teknis maupun penggunaan dana proyek tersebut.
Bantahan ini justru menimbulkan kecurigaan warga yang menduga W sengaja menghindar dan melempar tanggung jawab.
Sementara itu, tim media Infodagang.com belum berhasil mendapatkan klarifikasi dari Kepala Desa Guwo atau Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa terkait adanya selisih anggaran Rp16 juta yang diakui pemborong.
Menanggapi kasus ini, sejumlah tokoh masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh terhadap Dana Desa.
“Baru satu proyek gorong-gorong saja sudah seperti ini. Jangan-jangan yang lain juga bermasalah. Kalau memang ada pelanggaran, kami harap aparat penegak hukum segera turun tangan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kasus dugaan mark-up ini kini menjadi perhatian utama di Desa Guwo.
Publik menantikan langkah konkret dari aparat terkait, termasuk Inspektorat Kabupaten Pati dan Kejaksaan Negeri Pati, untuk segera melakukan investigasi agar penggunaan dana publik berjalan transparan dan akuntabel. (red/id)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE