Juwana selama ini dikenal sebagai “tambang emas” bagi Kabupaten Pati. Namun, wajah fiskal di pesisir ini berubah drastis sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Sektor-sektor strategis yang dulu menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten, kini harus “disetor” ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Realita UU 23/2014: Bukan Sekadar Perpindahan Meja
Pengalihan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo dari Pemkab Pati ke Pemprov Jateng bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah perpindahan aliran dana.
Retribusi tambat labuh hingga lelang ikan yang nilainya miliaran rupiah kini masuk ke kas Provinsi.
Banyak warga dan pelaku usaha bertanya: “Kenapa Pati seolah membiarkan hartanya diambil?”
Jawabannya bukan karena Pemkab tidak mau, melainkan karena mandat undang-undang yang bersifat mengikat (P3D).
Dilema Pembangunan di Juwana
Secara teori, pengalihan ini meringankan beban APBD Pati karena pemeliharaan infrastruktur pelabuhan dan Terminal Tipe B kini menjadi tanggung jawab Provinsi.
Namun, secara psikologis dan politis, hilangnya kendali atas sektor “kakap” ini menciptakan lubang besar dalam kemandirian fiskal daerah.
Provinsi memang wajib membangun kembali Juwana, namun respons birokrasi yang lebih jauh seringkali dirasa kurang lincah dibanding saat masih di bawah kendali bupati sendiri.
Harapan di Balik Perda Nomor 10 Tahun 2023
Meski pelabuhan lepas, bukan berarti Pemkab Pati pulang dengan tangan hampa.
Melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2023, pemerintah daerah mulai memperketat “keran-keran” pendapatan lain di Juwana.
Sektor properti (PBB dan BPHTB) dari gudang-gudang industri, pajak restoran, hingga retribusi pasar tetap menjadi milik Pati.
Juwana tetaplah pusat ekonomi; jika pelabuhan ramai, maka bisnis di sekitarnya tumbuh.
Di sinilah tugas Pemkab Pati: memastikan ekosistem pendukung pelabuhan tetap berjalan agar pajak daerah tetap mengalir deras.
Kesimpulan: Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Peralihan kewenangan ini harus dipandang sebagai ajakan kolaborasi. Pemprov Jateng fokus pada infrastruktur pelabuhan skala besar, sementara Pemkab Pati harus lebih kreatif mengelola pajak dari sektor industri dan perdagangan yang menjamur di Juwana.
Juwana boleh saja dikelola Provinsi secara operasional, namun denyut nadinya tetaplah milik rakyat Pati.
Catatan: Opini ini ditulis oleh Yayak Gundul (Aktivis Senior/Pengamat Kebijakan Publik).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE