Infodagang.com, Jakarta – BP Tapera optimis dengan adanya solusi terhadap tantangan yang terjadi di Tahun 2026, agar realisasi FLPP tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. BP Tapera telah menyusun prognosa realisasi pada Juli ditargetkan mencapai 31.270 unit, kemudian meningkat menjadi 35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember.
Demi mewujudkan Rumah Pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menyalurkan Rumah Subsidi melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi KPR FLPP per 30 Juni 2026, mencapai 91.531 unit senilai Rp11,37 triliun, terdiri dari
91.522 unit Rumah Tapak dan 9 unit Rumah Susun.
Realisasi penyaluran dana FLPP triwulan I mencapai 41.084 unit. Penyaluran dana FLPP menunjukan tren kenaikan yang konsisten dengan pertumbuhan 98,6% pada Februari dan 32,6% pada Maret. Bulan Maret menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai 19.250 unit, bertumbuh 46,9%.
Sementara itu realisasi triwulan II 2026 mencapai 50.447 unit. Realisasi penyaluran Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan April. Penyaluran FLPP meningkat tajam pada bulan Juni. Bulan Juni menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 26,844 unit (53,21%) dari total realisasi triwulan II.
“Penyaluran FLPP yang meningkat tajam pada bulan Juni 2026 mendorong pertumbuhan triwulan II sebesar 22,79% dibandingkan dengan triwulan I. Realisasi dana FLPP triwulan I mencapai
41.084 unit dan triwulan II mencapai 50.447 unit. Hal ini mencerminkan akselerasi penyaluran menjelang akhir semester I tahun 2026,” ungkap Deputi Komisiner Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.
Tahun 2026 ini menurut Wilson, memiliki tantangan terkait dengan penerapan Lahan Sawah DIlindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Namun dengan diterbitkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN terkait dengan Dukungan Percepatan Program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini mengatur tentang pedoman perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS) dan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Selain itu Wilson juga mengapresiasi implementasi SLIK OJK per 13 April 2026. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terbaru untuk mempermudah akses pengajuan kredit perumahan (KPR). Kebijakan ini memperbolehkan masyarakat dengan catatan kredit di bawah Rp1 juta untuk mengajukan KPR subsidi, serta menegaskan bahwa data SLIK bukan penentu mutlak diterima atau ditolaknya pengajuan kredit.
Prognosa Semester II 2026
BP Tapera optimis dengan adanya solusi terhadap tantangan yang terjadi di Tahun 2026, agar realisasi FLPP tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. BP Tapera telah menyusun prognosa realisasi pada Juli ditargetkan mencapai 31.270 unit, kemudian meningkat menjadi
35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember.
Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan. Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan.
Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Tercatat per hari ini (1/7) realisasi dana FLPP telah mencapai 93.339 unit senilai Rp11,60 triliun.
About BP Tapera
BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Lembaga ini bertujuan menghimpun dana dan menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE