PATI – Insiden ambrolnya jembatan dan talut di Desa Pelemgede, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, yang baru selesai dibangun dengan anggaran APBD Kabupaten menjadi sorotan dan memicu berbagai narasi liar di media sosial.
Kepala Desa Pelemgede, Hadi Mustamar, dalam sebuah wawancara yang dilakukan Redaksi Narasiana.com pada Selasa (28/10/2025), memberikan klarifikasi detail mengenai kronologi, pengawasan, hingga isu anggaran dan himbauan untuk tidak mengunggah kejadian tersebut ke media sosial.
Kronologi Kerusakan dan Anggaran Pembangunan
Hadi Mustamar menjelaskan bahwa lokasi jembatan tersebut memang rawan kerusakan akibat tekanan volume air yang deras, yang merupakan jalur utama aliran air dari utara.
Bahkan, sebelum bencana terakhir, pihak Pemerintah Desa sempat dua kali membangun penahan tanggul di lokasi yang sama menggunakan Dana Desa dan PAD pada tahun 2020 dan 2022.
Kerusakan terakhir yang viral ini bermula dari kejadian serupa pada Februari 2025, di mana bagian tanggul penahan jembatan di sebelah utara putus.
Sehingga pihaknya berinisiatif segera melaporkan ke Bupati supaya dapat perhatian khusus dan segera diperbaiki.
- Respons Cepat: Bupati merespons dan menjanjikan pengerjaan tahun ini juga.
- Pelaksanaan: Pembangunan dimulai pada Mei dengan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten.
- Kontraktor: Pengerjaan dilakukan oleh CV Aji Karya Mukti.
Terkait isu anggaran, Hadi meluruskan perbedaan angka yang beredar:
- Anggaran Awal: Saat sosialisasi di Pendopo Kabupaten Pati, Kades mengetahui anggaran pagu sekitar Rp2,1 Miliar.
- Anggaran di Papan Informasi: Angka yang tertera di papan proyek adalah Rp1,8 Miliar, yang kemungkinan realisasi proyek.
Warga Antusias, Kades Lakukan Pengawasan
Hadi membantah keras isu yang menuduh pihak desa “tutup mata” dan tidak melakukan pengawasan.
Ia menjelaskan bahwa baik dirinya, perangkat desa, maupun warga, sangat antusias dan gembira dengan pembangunan tersebut.
“Kades dan perangkat desa rutin melakukan pengawasan ke lokasi, setidaknya tiga sampai empat kali seminggu. Meskipun bukan kewenangan desa, artinya hanya sebatas memberi masukan teknis, seperti meminta agar aliran air dibuat lebih lebar,” katanya.
Himbauan Anti-Unggah di Medsos Bukan untuk Tutupi Masalah
Salah satu isu yang paling disorot adalah adanya himbauan dari Kades kepada perangkat dan Ketua RT/RW untuk tidak mengunggah kejadian ambrolnya jembatan di media sosial.
Hadi membenarkan adanya himbauan tersebut dan menjelaskan alasannya:
“Saya menghimbau supaya kejadian ini tolong tidak usah diberitakan di sosial media. Itu memang himbauan saya. Karena apa? Satu, saya tidak ingin berita tentang kejadian ambrolnya jembatan ini, yang tidak tahu kejadiannya, nanti membuat narasi yang berbeda. Supaya setelah kejadian ini tidak menyalahkan salah satu pihak.” Ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah mencegah kegaduhan baru dan isu-isu politik yang dapat memperkeruh suasana, terutama di tengah penderitaan warga yang seharusnya merayakan tasyakuran (bukan peresmian) jembatan baru.
Respons Cepat Bupati dan Harapan Warga
Kades Pelemgede secara terbuka mengapresiasi respons cepat Bupati Sudewo.
“Laporan mengenai kerusakan disampaikan sekitar pukul 17.00 sore, dan Bupati langsung merespons dan memerintahkan PU untuk menangani esok paginya,” terangnya.
“Jembatan ini sangat vital dan digunakan oleh warga dari tiga desa (Pelemgede, Mencon, dan Terteg),” imbuhnya.
Hadi berharap penanganan dapat diselesaikan secepatnya oleh Kontraktor agar akses transportasi dan perekonomian warga cepat pulih. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE