Infodagang.com, PATI – Tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Pati diklaim berjalan mulus.
Hingga saat ini, jajaran legislatif memastikan belum ada keluhan krusial yang masuk dari masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal ketat setiap fase pendaftaran.
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses di lapangan bergerak di atas koridor regulasi yang berlaku.
Menurut Bandang, kondusivitas yang terjaga sejauh ini merupakan buah dari sinergi yang matang antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati dengan pihak sekolah di berbagai wilayah.
“Kami di Komisi D terus memonitor pelaksanaan SPMB tingkat SD dan SMP. Sampai hari ini, belum ada satu pun laporan atau aduan resmi yang masuk, baik dari calon siswa maupun wali murid. Ini indikasi positif bahwa sistem berjalan aman dan normatif,” ungkap Bandang, Jumat (12/6).
Sekolah Diminta Jaga Transparansi dan Responsif
Kendati situasi terpantau aman, Bandang mengingatkan otoritas sekolah agar tidak terlena.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan pelayanan prima serta mengedepankan asas keterbukaan informasi publik selama masa penerimaan berlangsung.
Baginya, transparansi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dunia pendidikan daerah.
“Akses informasi tidak boleh tersumbat. Pihak sekolah wajib bersikap terbuka dan responsif terhadap segala pertanyaan atau kendala yang dihadapi orang tua siswa. Layani masyarakat dengan baik agar tidak timbul kebingungan,” pintanya tegas.
Di sisi lain, legislator Pati ini turut melayangkan apresiasi kepada jajaran Disdikbud serta para kepala sekolah yang dinilai cakap dalam mematangkan persiapan SPMB tahun ini.
Ia berharap suasana tertib ini konsisten bertahan hingga seluruh rangkaian penerimaan resmi ditutup.
Ia mengingatkan kembali bahwa esensi utama dari sistem SPMB adalah pemenuhan hak dasar anak secara adil.
“Target utama kita adalah memastikan tidak ada anak di Kabupaten Pati yang kehilangan haknya untuk bersekolah. Semua harus mendapatkan kesempatan dan akses pendidikan yang setara sesuai dengan zonasi dan aturan yang ada,” pungkas Bandang.
Guna menggaransi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tersebut, DPRD Pati berkomitmen untuk menempatkan fungsi pengawasan hingga seluruh siswa baru resmi memulai hari pertama persekolahan. (red0
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE