Infodagang.com, INTERNASIONAL – Eskalasi diplomatik antara Iran dan Inggris kembali memanas. Pemerintah Republik Islam Iran secara resmi memanggil Duta Besar Inggris di Teheran guna melayangkan protes keras terkait insiden pengibaran bendera kerajaan Iran di kompleks Kedutaan Besar Iran di London.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, memimpin langsung pemanggilan tersebut.
Teheran menganggap pengibaran simbol monarki masa lalu tersebut sebagai tindakan provokatif yang mencederai kedaulatan negara.
Protes Campur Tangan Urusan Domestik
Dalam pertemuan formal tersebut, Araqchi menegaskan bahwa membiarkan simbol-simbol oposisi atau monarki berkibar di area diplomatik merupakan bentuk campur tangan nyata Inggris terhadap urusan internal Iran.
Tindakan tersebut dinilai melanggar etika diplomasi internasional.
Namun, suasana pertemuan dilaporkan berlangsung tegang.
Alih-alih memberikan klarifikasi terkait insiden bendera, Duta Besar Inggris justru merespons dengan pernyataan tajam.
Ia mendesak pemerintah Iran untuk segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap para demonstran yang tengah berlangsung di berbagai wilayah Iran.
Aksi ‘Walk Out’ Diplomatik
Ketegangan memuncak ketika Duta Besar Inggris dilaporkan meninggalkan ruangan pertemuan tanpa memberikan tanggapan lebih lanjut atas nota protes yang diajukan pihak Teheran.
Sikap ini dinilai sebagai sinyalemen renggangnya komunikasi kedua negara di tengah krisis yang menyelimuti Iran.
Sorotan Internasional Terhadap Teheran
Insiden diplomatik ini menambah panjang daftar konflik antara Teheran dan London.
Dunia internasional saat ini memang tengah memberikan pengawasan ketat terhadap Iran, khususnya terkait isu hak asasi manusia dan metode penanganan aksi protes massa yang terus meluas.
Para analis menilai bahwa langkah Inggris membiarkan simbol monarki berkibar di London dikombinasikan dengan tekanan langsung terhadap Dubes mereka merupakan bentuk tekanan psikologis global terhadap rezim di Teheran. (Aaf)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE