Infodagang.com, PATI – Operasional PT Fuhua Travel Goods Indonesia yang berlokasi di Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kini menemui jalan buntu.
Perusahaan yang memproduksi berbagai jenis tas seperti koper, backpack, dan lainnya tersebut memasuki babak baru setelah munculnya tindakan penghentian sementara aktivitas oleh DPMPTSP Pati.
Tindakan tegas ini memicu tanda tanya besar dari berbagai pihak, terutama terkait legalitas dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku di daerah tersebut.
Dugaan Pelanggaran Hukum
Praktisi hukum yang juga Presiden BEM, Adv. Joko Sutrisno, S.H., angkat bicara mengenai situasi terkini di lapangan.
Menurutnya, penghentian ini bukanlah tindakan tanpa alasan.
Secara administratif maupun pidana, penghentian merupakan indikator kuat adanya ketidakberesan.
“Kalau ada penghentian aktivitas pembangunan di perusahaan itu, berarti ada pelanggaran. Kami siap mengambil langkah hukum, karena ini mengarah pada perbuatan melawan hukum,” tegas Joko Sutrisno saat memberikan keterangan kepada media.
Mencari Penanggung Jawab
Kondisi pabrik yang kini tertutup rapat menyisakan ketidakpastian, baik bagi lingkungan sekitar maupun potensi tenaga kerja yang terlibat.
Joko menekankan bahwa harus ada pihak yang berdiri di depan untuk mempertanggungjawabkan status hukum perusahaan tersebut.
“Kalau sudah terjadi seperti itu (penyegelan), siapa yang bertanggung jawab?” tanya Joko.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT Fuhua Travel Goods Indonesia terkait alasan spesifik penghentian aktivitas.
Mengawal Proses Hukum
Joko Sutrisno menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan sembari menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan jika jalur meja hijau harus ditempuh.
“Kita tunggu proses yang berjalan,” imbuhnya menutup pembicaraan.
Kasus ini menjadi sorotan publik di Pati, mengingat iklim investasi di daerah tersebut tengah dipacu, namun tetap harus berdiri di atas koridor hukum yang ketat. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE